Problem Transportasi Berbasis Daring Libatkan Multisektor

Pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada Prof Marcus Priyo Gunarto, membawakan materi kajian hukum tentang transportasi berbasis daring dalam workshop bertajuk "Implementasi Road Safety Pada Tahun Keselamatan Untuk Kemanusiaan" yang digelar di Balroom Hotel Aston. (medansatu.com/mira)

MEDANSATU.COM, Medan – Perdebatan soal fenomena transportasi berbasis daring terus mengemuka. Kondisi empirik di lapangan menunjukkan terjadi sejumlah persoalan menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen, pelayanan pengemudi, kemananan data pribadi dan deposit konsumen, kemacetan serta nihilnya perlindungan terhadap konsumen sepasti asuransi jiwa.

“Angkutan umum tidak dalam trayek ini juga menyangkut sejumlah ekses berupa aspek ketenagakerjaan, aspek keselamatan, aspek teknologi informatika dan aspek pendukung lainnya. Ini berpotensi menjadi persoalan yuridis,” ungkap narasumber Pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Marcus Priyo Gunarto, dalam workshop bertajuk “Implementasi Road Safety Pada Tahun Keselamatan Untuk Kemanusiaan” yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Rabu (28/3/2018).

Prof Marcus melihat persoalan fenomena transportasi daring ini melibatkan multisektor, di antaranya kementerian informatika, kepolisian, kementerian perhubungan dan kementerian. Karena multisektor, peraturannya tidak boleh di level kementerian, tetapi harus di atasnya lagi.

“Peran kami sebagai akademisi hanya meriset dan memberikan hasil kajian. Kajian ini bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan yang lebih baik,” tukasnya.

Dia menambahkan, terkait persoalan transportasi daring ini, ada lima kebutuhan pengaturan dan ekses yang harus dibenahi. Di antaranya aspek pengaturan angkutan umum seperti standar pelayanan minimum angkutan, aspek ketenagakerjaan berupa hubungan hukum pengemudi dalam skema kemitraan, pertanggungjawaban provider terhadap hubungan hukum pengemudi dan pelanggan.

loading...
Loading...
banner imaji
Loading...